Nasional

Memahami Pajak Karbon Dalam Penyehatan Lingkungan

Sinarpembaruan.com, Jakarta – Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah-wilayah yang begitu luas. Kebanggan masyarakat terhadap bangsa dan negara salah satunya adalah sebagai masyarakat yang melihat negaranya memiliki lingkungan bersih, nyaman dan aman. Lingkungan hidup (id.wikipedia.org, 2022) adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi (ekosistem). Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi.

Komponen-komponen lingkungan hidup terdiri dari dua jenis, yaitu Komponen biotik/makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. Dan Komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup, antara lain air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Sedangkan Lingkungan hidup menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Lingkungan dan ekosistemnya semua orang harus menjaganya, termasuk juga pemerintah. Pemerintah untuk melindungi lingkungan dengan membuat kebijakan dengan peraturan yang terkait pajak karbon. Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Dan pajak karbon merupakan salah satu jenis pajak baru yang akan diberlakukan di Indonesia.

Maxensius Tri Sambodo, Peneliti Pusat Riset Ekonomi BRIN (2022), berpendapat kebijakan pajak karbon sudah ada payung hukumnya seperti “Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan; Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup; dan Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon”.

Pemerintah tidak menyebutkan secara pasti kapan pajak karbon akan diberlakukan (sebelumnya tanggal 1 April 2022 dan berubah 1 Juli 2022), akan tetapi sampai saat ini belum ada informasinya kembali. Banyak infrastruktur yang perlu dipersiapkan untuk menerapkan pajak karbon, mulai perhitungan karbon, siapa yang mencatat karbon, hingga proses verifikasi. Dan “penerapan pajak karbon bukan semata soal penerimaan negara namun lebih besar dari itu, yakni penurunan emisi”.

Maxensius juga mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang menyiapkan regulasi dan infrastruktur perdagangan karbon atau bursa karbon, seperti jenis instrument, mekanisme pencatatan, bentuk hukum perdagangan karbon, pihak penjual dan pembeli, perantara, dan persyaratan bagi para pihak.

Maxensius menegaskan, mengurangi polusi yang “mereda” membebankan biaya pada pencemar. Tingkat polusi yang efisien adalah titik di mana biaya marjinal yang terkait dengan pengurangan atau pengurangan polusi sama persis dengan biaya marjinal untuk mengurangi atau mengurangi polusi (beberapa tingkat emisi tetap per unit waktu). Tetapi tingkat polusi yang efisien hampir tidak pernah dapat dicapai, karena kita tidak memiliki informasi untuk mengetahui biaya marginal pengurangan atau biaya eksternal marginal dari semua sumber polusi. Tujuan yang dapat dicapai adalah untuk memastikan bahwa metode pengendalian polusi adalah biaya yang efektif dengan jumlah pengurangan atau pengurangan polusi yang terjadi setidaknya dengan biaya.

“Indonesia perlu menyiapkan kelembagaan dan infrastruktur agar implementasi pajak karbon berjalan optimal, namun pemerintah juga perlu mendorong kearifan lokal dalam menjalan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yang dalam banyak hal dan bukti memberikan juga banyak keberhasilan”.

Pemerintah perlu menyiapkan kerangka regulasi dan organisasi yang diperlukan agar sisi software dan hardware untuk implementasi pajak karbon siap, pengalaman dari negara lain dan juga pertimbangan kondisi tata kelola lokal perlu mendapat perhatian.

Penerapan pajak karbon akan menjadi jelas pada pendapatan dan penggunaan anggaran, serta program penyehatan lingkungan secara terencana. Di lihat dari kebijakan pemerintah yang masih belum konsisten, dan adanya regulasi untuk pajak karbon akan tetapi keseriusan penggunaan anggarannya belum tahu mau dipakai apa atau untuk apa. Sedangkan perbaikan dan penyehatan lingkungan sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup dan ekosistem makhluk hidup. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian pada program lingkungan, khususnya pada pengurangan emisi.

Diharapkan dengan diterapkan pajak karbon, Indonesia memiliki lingkungan yang sehat, nyaman dan aman. Hal ini bisa menjadi permulaan yang baik bagi penataan lingkungan yang di harapkan oleh masyarakat pada umumnya dan bangsa pada khususnya.

Penulis : Suhendra Mulia, M.Si

Show More

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/rsmgsdaa/public_html/sinarpembaruan.com/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 328

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close