Ketua DPW Peradaban Jabodetabek, Apresiasi Langkah Pemerintah Ganti Rugi Ternak yang Mati Akibat PMK
Sinarpembaruan.com, Jakarta- Ketua DPW Persatuan Alumni Darul Ulum Banyuanyar (PERADABAN) Jabodetabek, Achmad Fauzi menilai kebijakan pemerintah melakukan ganti rugi sapi yang dimusnahkan karena terserang penyakit mulut dan kuku (PMK) sudah tepat.
“Langkah pemerintah dalam penanganan PMK sudah tepat. Saya apresiasi kecepatan langkah Pemerintah dalam menangani wabah PMK,” kata Fauzi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, 26/06.
Achmad Fauzi menyampaikan, ada dua hal yang perlu diapresiasi terkait penanganan PMK saat ini, ialah mengenai pemberian ganti rugi Rp10 juta dan penyediaan 28 juta vaksin untuk penanganan PMK.
Sebelumnya pemerintah mengumumkan kebijakan dalam penanganan PMK ialah mengganti rugi Rp10 juta untuk sapi yang dimusnahkan karena PMK. Ganti rugi diberikan khususnya bagi peternak sapi skala UMKM.
“Tentu kita berharap para peternak kembali optimistis dalam mengelola peternakan di Indonesia,” kata Fauzi.
Ia menilai, jika ada ganti rugi Rp10 juta, maka nantinya uang itu bisa digunakan kembali oleh peternak untuk membeli bibit sapi baru.
“Selain itu Fauzi meminta pemerintah agar diberlakukan karantina tingkat desa bagi hewan ternak untuk mencegah penyebaran PMK. Kami mendorong percepatan proses vaksinasi,” tambahnya.
Fauzi berharap ke depan pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk mendorong program Inseminasi Buatan (IB) untuk memproduksi bibit-bibit sapi unggul setelah wabah PMK usai.
“Terakhir kita berharap pemerintah memberikan insentif bagi para peternak dalam berbagai program untuk mendorong tumbuhnya perekonomian peternakan di Indonesia,” pungkasnya.