Nasional

GMPI Protes Menteri Nadiem Tentang Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021

Sinarpembaruan.com, JAKARTA- Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) menuai protes.

Protes datang dari Achmad Fikri ketua PP Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI). Menurutnya, Permendikbud No 6 Tahun 2021 melanggar amanat konstitusi negara.

“Saya pastikan jika Permendikbud No 6 tahun 2021 dengan Salah satu ketentuan yakni sekolah penerima dana BOS reguler harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi negara” tegasnya kepada wartawan, Senin (6/9/2021).

Pria yang juga menjabat anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH DPP PPP} ini meminta Menteri Nadiem agar memerhatikan amanat Undang-undang yang terkandung dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2.

“Pak Menteri perlu baca dan pahami lagi amanat Undang-undang 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yang menyebut setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” ujarnya.

“Ini berbahaya, Kemendikbudristek telah mengatur sekolah yang selama tiga tahun berturut-turut memiliki jumlah murid kurang dari 60 orang untuk tidak lagi menerima dana BOS regular” sambungnya.

Fikri memastikan jika dia mendukung penuh sikap beberapa organisasi yang menolak Permendikbud tersebut.

“Saya mendukung lsikap sejumlah organisasi pendidikan seperti Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU, Taman Siswa, dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik yang menolak Permendikbud tersebut” kata dia

Baca Juga :  PPP Instruksikan Seluruh Kadernya Berikan Arahan Soal Social Distancing

Dia menilai dengan ditandatanganinya Permendikbud No 6 Tahun 2020 menandakan bahwa Menteri Nadiem tidak peka terhadap kondisi sosial masyarakat khsusnya dibidang pendidikan

.

“Kebijakan ini selain diskriminatif dan melanggar Amanah Konstitusi, juga menandakan bahwa  Mas Menteri Nadiem Makarim tidak peka terhadap kondisi sosial Pendidikan di masyarakat. Selain berdampak akan terdegradasinya Lembaga Pendidikan bermutu, membunuh ribuan sekolah swasta kecil baik di daerah terpencil, bahkan di Kota, juga berdampak pada hilangnya hak ribuan kesejahteraan bagi tenaga Pengajar, Guru honorer di Sekolah” ujar dia.

Pihaknya juga mendesak Mendikbudristek menghapus ketentuan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler.

“Maka PP GMPI mendesak agar Mendikbudristekdikti segera menghapus ketentuan Permendikbud No.6 Atau Bapak Presiden Jokowi agar segera turun tangan untuk menegur Kemendikbud atau menggunakan kewenangannya membatalkan Peraturan yang bertolak belakang dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945” pungkasnya.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close