NasionalNews

Fraksi PPP Usulkan Fatwa Halal Bisa Diterbitkan MUI dan MPU Aceh

Jakarta – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker) bahwa fatwa halal terhadap sebuah produk tidak hanya dikeluarkan oleh MUI pusat, tapi bisa didelegasikan ke MUI Provinsi.

Hal ini untuk mencegah terjadinya antrean dalam penerbitan fatwa. Adapun khusus provinsi Aceh, fatwa halal bisa dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, karena di sana tidak dikenal MUI provinsi.

“Kami tadi mengusulkan fatwa halal untuk seluruh produk diterbitkan oleh MUI Pusat atau provinsi setelah dilalukan verifikasi melalui LPH (lembaga pemeriksa halal), kemudian MUI Provinsi khusus Aceh maka perannya diambil Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).” papar Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi.

Awiek, sapaan akrabnya, yakin, MUI provinsi dan MPU Aceh kompeten untuk menerbitkan fatwa halal. Hal ini juga memudahkan masyarakat. Adapun sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sementara untuk LPH bisa didirikan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas Islam), perguruan tinggi swasta yang di bawah naungan Yayasan Islam, dan perguruan tinggi negeri.

Diketahui bahwa usulan dari Fraksi PPP itu sudah disetujui dalam rapat RUU Ciptaker. (*)

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close