Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menuntaskan berbagai program jalan nasional di Indonesia.
Terutama yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Khususnya jalur Bone-Maros dengan ruas jalan sepanjang 53 kilometer yang sampai hari ini belum pernah terdapat pembenahan.
Muhammad Aras menilai jalur tersebut juga diketahui telah diambil alih penanganannya oleh Balai Besar yang ada di Sulsel.
“Saya berharap, jalan nasional yang menjadi domain Kementerian PUPR bisa diselesaikan secepatnya. Terutama, jalur Bone-Maros yang sudah berulang kali saya sampaikan itu ada ruas jalan kurang lebih 53 kilometer sampai hari ini belum pernah dilakukan pembenahan. Saya mohon perhatiannya, sehingga ini tidak terkesan terbengkalai oleh karena sudah diambil alih penangannya oleh Balai Besar di Sulsel,” papar Muhammad Aras pada saat Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Tak hanya itu, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini menyoroti kemacetan yang terjadi dari jalur Makassar ke daerah Maros yang dinilai sudah terlampau crowded. Sehingga, Muhammad Aras mengusulkan kepada Menteri PUPR agar lebih sigap meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jalan dengan solusi pembuatan tol untuk menyambung dari Tol Ir. Sutami dari Makassar ke daerah Maros.
Di sisi lain, berkaitan dengan pembahasan mengenai kereta api, Muhammad Aras menekankan kepada Menhub agar memprioritaskan penyelesaian pembangunan jalur kereta api khususnya di wilayah Sulsel.
“Sehingga, dalam kurun waktu dua tahun kedepan Insya Allah kereta api bisa beroperasi di Sulawesi Selatan. Mengingat, sudah kurang lebih tiga atau empat tahun gerbong disana sudah lama tidak berjalan. Sehingga, saya imbau permasalahan tersebut bisa segera dituntaskan,” pungkasnya di hadapan DPR RI. (*)