Jakarta – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi atas capaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.
Dikatakan Juru Bicara Fraksi PPP dalam penyampaian pandangan Fraksi, Anas Thahir, pencapaian tersebut mencerminkan adanya kesungguhan dan komitmen pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan Standar Akutansi Pemerintah.
“Kami berharap pemerintah mampu mempertahankan prestasinya dan bisa mendorong agar laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) juga memperoleh kemajuan serupa,” jelas Anas.
Fraksi PPP juga mengharapkan agar kepatuhan dan tata Kelola keuangan pemerintah tidak hanya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah, tetapi juga bagaimana agar transaksi penggunaan anggaran negara tidak ada yang mencurigakan dan secara keseluruhan bersih dan bebas dari penyimpangan dan korupsi.
“Disamping itu untuk tahun 2019 masih menyisakan sejumlah lembaga/instansi pemerintah yang belum memperoleh opini WTP. Ini adalah tantangan yang harus dijawab pada tahun mendatang. Untuk memperbaiki kinerja pertanggungjawaban dan pelaksanaan keuangan negara pada tahun tahun mendatang,” paparnya.
Sedangkan dari sisi ekonomi, Fraksi PPP memberikan apresiasi dan mendukung langkah pemerintah dalam pencapaian pengelolaan fiskal dan makro ekonomi tahun 2019. Dari aspek fiskal, ada kemajuan dalam mengelola penerimaan negara, meski belum sepenuhnya menggembirakan.
“Aspek perpajakan belum mampu meningkatkan tax ratio dan tax payer secara signifikan karena tax effort belum sepenuhnya mencapai 100 persen karena target perpajakan 2019 hanya mencapai 84,4%,” kata Anas.
Sebab itu, lanjutnya, pemerintah harus menjawab tantangan tersebut, dengan berupaya menekan kebocoran pajak yang lebih banyak diakibatkan oleh penggelapan dan penghindaran pajak dari wajib pajak.
“Agar penerimaan negara dari pajak dapat terus meningkat” tambahnya.
Selanjutnya, Terhadap sejumlah temuan yang telah dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPP tahun 2019, Fraksi PPP meminta kepada pemerintah untuk secara sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut.
“Selanjutnya Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim partai Persatuan Pembangunan mengatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun 2019,” pungkas Anas. (*)