Nasional

DPR: Lambatnya Pemulihan Ekonomi Nasional Sebabkan UMKM Terabaikan

Sinarpembaruan.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin mengkritik lambatnya pemulihan ekonomi nasional. Pelambatan tersebut mengakibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terabaikan.

“Di masa pemberlakuan PSBB dengan segala keterbatasannya mestinya perekonomian tetap bisa bergairah jika disertai percepatan pemulihan ekonomi. Karena memang program pemulihan ekonomi nasional salah satunya untuk percepatan pemulihan dunia usaha,” ujar Elly dalam kunjungan kerja ke beberapa BUMN, kawasan industri dan pabrik-pabrik, Senin (3/8/2020).

Politisi PPP itu menegaskan, penyerapan anggaran pemulihan ekonomi baru terealisasi 19 persen atau sekitar Rp135 triliun. Padahal, anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp695 triliun.

Tak heran, ekonomi nasional masih terpuruk. Kontraksi partumbuhan ekonomi dalam negeri kembali mengalami koreksi, minus 4 – 4,3%. Lebih dalam dari perkiraan pemerintah, minus 3,8% pada kuartal kedua tahun ini.

“Kami di Komisi VI DPR selalu mengingatkan kepada pemerintah agar pemberian stimulus dan pemulihan ekonomi bergerak cepat. Jika lambat, dampak kerusakan dunia usaha akan lebih parah. Lebih sulit mengatasinya dan cost untuk recovery akan lebih besar,” tandasnya.

Menurut Elly, hantaman tersebesar Covid-19 pada sektor UMKM yang hingga kini masih dalam kesulitan. Pemerintah mencatat UMKM terdampak hampir 50%, tetapi menurut asosiasi bisa lebih dari 70% jika hingga akhir tahun belum ada kepastian berakhirnya pandemi.

“Dulu, krisis ekonomi tahun 1998, UMKM menjadi penopang perekonomian nasional. Namun, daya rusak Covid-19 justru menembus pertahanan UMKM. Yang tersisa yaitu semangat kerjasama dan gotong-royong sektor riil UMKM,” paparnya.

Anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bogor ini pun menyayangkan realisasi dukungan pemerintah kepada sektor UMKM masih minim dan sulitnya akses pembiayaan. Padahal, UMKM telah menyumbang 99,7% produk domestik bruto (PDB) tahun 2019, dan berkontribusi terhadap penyerapan 97% tenaga kerja.

“Sejak pandemi, omzet mereka turun hingga 90%, terang saja mereka kesulitan menutupi beban usahanya. Pemerintah diharapkan bergerak cepat untuk menahan ancaman gelombang PHK berikutnya,” pungkasnya. (i)

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close