Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah berharap Untuk semester II Tahun 2020 rencana program yang telah disepakati ini dapat terealisasi secara optimal sehingga mampu mendukung peran Kementerian Pertanian untuk menjamin stok pangan dalam negeri tetap aman
Menurutnya, saat ini sudah memasuki musim kemarau, namun ada sebagian daerah yang masih musim hujan, sebab itu Politisi PPP asal Jombang yang biasa dipanggil Ema ini, berharap pemerintah mampu mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri, mengingat saat ini pemerintah masih tergantung dengan komoditi impor dari luar negeri.
“Masa pandemi Covid-19, beberapa negara masih membatasi ekpor dan impor. Terkait hal ini kami mempertanyakan apa langkah pemerintah untuk menjawab persoalan tesebut?,” ujarnya, Kamis (25/6/2020).
Kami anggota DPR RI telah telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, dan kami di Komisi IV juga sudah menerima penjelasan Menteri Pertanian Pagu Indikatif RKA-K/L Tahun 2021 yakni sebesar Rp 18,4 Triliun.
Namun Ema melihatnya RAPBN Tahun 2021 itu sangat bergantung dengan upaya pemerintah dalam melawan pandemi Covid-19 di Semester II Tahun 2020. Karena covid-19 telah mengubah perkembangan tatanan ekonomi dan sosial dunia, tentu hal Ini tidak saja berdampak pada kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.
“Pemulihan ekonomi harus segera dilakukan melalui peningkatan ketersediaan dan akses pangan dalam negeri, juga peningkatan nilai tambah lapangan kerja di sektor pertanian. Kita tahu nilai Tukar Petani (NTP) terus mengalami penurunan sejak lima bulan terakhir hingga menyentuh angka 99,49 dimana pada bulan Januari lalu masih berada di angka 104,27,” kata Ema.
“Sektor peternakan merupakan sektor yang mengalami penurunan terdalam hingga menyentuh angka 96,66, diikuti oleh sub sektor perkebunan di angka 98,51, kami berharap Kementerian Pertanian menyiapkan upaya yang extraordinary untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mengatasi hal tersebut,” ungkapnya lagi.
Disamping itu kami melihat upaya pemerintah melakukan ekstensifikasi pembuatan sawah di lahan gambut di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan ketahanan pangan perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam lagi, terutama untuk pembukaan sawah di lahan-lahan rawa. Karena resiko lingkungannya lebih besar dibandingkan dengan out produksi yang dihasilkan.
“SDM nya juga harus sudah siap, Karena dalam pandangan kami efisiensi dari segi pembiayaan dan teknisnya perlu diperhatikan. Program ini membutuhkan Tidak sedikit anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini, alangkah efisien jika besaran anggaran tersebut di optimalkan untuk intensifikasi lahan yang sudah ada dengan pengembangan bibit unggul, perbaikan saluran irigasi sehingga produktivitasnya meningkat,” imbuh ema.
Dari pengalaman sebelumnya kata Ema, program seperti cetak sawah kurang optimal bahkan sampai ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saran kami sebaiknya pemerintah hati-hati, jangan sampai kondisi kegentingan stok pangan di masa pandemi Covid-19 ini dijadikan dasar untuk melaksanakan program yang tanpa kajian terlebih dahulu.