Nasional

Cegah Corona di Lapas, PPP Minta Presiden Beri Grasi dan Amnesti Selektif Terhadap Napi

Sinarpembaruan.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo perlu mempertimbangkan pemberian amnesti umum atau grasi secara selektif terhadap narapidana (napi) kasus tertentu. Hal itu disampaikan anggota DPR RI Komisi III dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.

“Yang antara lain bisa dipertimbangkan untuk mendapat amnesti umum atau grasi adalah napi yang statusnya hanya penyalahguna narkoba murni dan napi tindak pidana yang tidak masuk kejahatan berat serta sifatnya personal,” ujar Arsul Sani di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Hal itu tak lepas dari kondisi lembaga permasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Kelebihan kapasitas yang terjadi di Lapas, kata Arsul, berpotensi besar menyebabkan tersebarnya pandemi virus corona.  

“Jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Lapas dan rumah tahanan (Rutan) yang berada di bawah Ditjen Pemasyarakatan berkisar 270 ribuan dan begitu banyak lapas yang over kapasitas,” terang Wakil Ketua MPR RI ini.

Berdasarkan data Ditjen PAS Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), jumlah napi kasus narkoba ini ada di kisaran separuh dari total napi yang menghuni lapas di seluruh Indonesia saat ini.

Karena itu, menurut politikus PPP ini, pemberian amnesti umum atau grasi kepada penyalahguna murni narkoba akan mengurangi beban kelebihan kapasitas lapas yang cukup signifikan. Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan amnesti dan grasi ini berdasar Pasal 14 UUD 1945.

“Sejatinya Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan penyalahguna narkoba yang non-pengedar dan bandar itu untuk direhabilitasi, namun selama ini penegak hukum tetap saja memproses hukum yang berujung penjara bagi mereka seperti juga pengedar dan bandar saja. Alasannya menggunakan pasal 111 sampai dengan 114 UU Narkotika yakni karena ada unsur memiliki,” jelas Arsul.

Untuk memungkinkan Presiden memberikan amnesti atau grasi ini, Arsul meminta Menkumham menyiapkan data dan juga kajian tentang napi-napi yang pantas mendapatkannya.

“Selain napi penyalahguna murni narkoba juga beberapa tindak pidana lain yang hakekatnya adalah kejahatan yang merugikan orang-perorangan saja dengan jumlah kecil seperti penipuan, penggelapan, pencurian non–kekerasan dan  penganiayaan ringan,” pungkasnya. (AR)

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close