Nasional

PPP Minta Semua Pihak Pahami Fatwa MUI Dalam Situasi Kedaruratan

Sinarpembaruan.com, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Fatwa MUI itu meniadakan shalat Jumat maupun shalat berjamaah di masjid untuk daerah yang terkena virus Corona.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta fatwa itu dipahami dalam konteks kedaruratan. Menurutnya, hal itu dibenarkan dalam Islam.

“Bahwa ada kaidah ushul fiqh dar’ul mafasid muqaddamu ‘ala jalbil masholih, yang artinya mencegah kemudaratan diutamakan dibanding mengambil manfaat dari sesuatu,” ujar Awiek (sapaan Achmad Baidowi), Kamis (19/3/2020).

Menurut politisi PPP ini, imbauan MUI itu lebih mengutamakan mencegah perluasan penyebaran Covid-19 dibanding mengambil manfaat silaturahmi atau berkumpul.

“Karena mencegah penyebaran penyakit tidak bisa ditunda, sementara untuk salat berjemaah masih bisa dilakukan di rumah, memakmurkan masjid masih bisa dilakukan saat situasi sudah kondusif,” terangnya.

Imbauan menghindari tempat ibadah secara bersama-sama dalam waktu sementara, kata Awiek, tak hanya dilakukan umat Islam Indonesia. Arab Saudi pun menutup umrah, menghindari shalat berjamaah di masjid.

“Bahkan ibadah di Vatikan, di Betlehem, di gereja-gereja, juga ditutup. Prinsip pencegahan itu juga harus diresapi secara rasional bukan emosional. Tidak ada kaitan dengan Islamphobia, karena di era sahabat Nabi pun juga pernah terjadi,” terangnya.

“Jadi sifatnya lebih pada pencegahan penularan Covid-19, apalagi MUI mengeluarkan imbauan tersebut untuk daerah-daerah yang terpapar corona secara masif dan tidak berlaku bagi daerah yang aman-aman saja,” tutupnya.  (AT)

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close