Sinarpembaruan.com, Jakarta – Perum Bulog akan melakukan impor daging kerbau India sebanyak 25 ribu ton pada bulan April 2020 untuk persiapan kebutuhan ramadan. Anggota DPR RI Komisi IV Ema Umiyyatul Chusnah menilai keputusan impor tersebut tidak tepat.
“Mengacu pada UU No 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dalam upaya mewujudkan kepentingan nasional, kebijakan impor daging kerbau dari India dinilai kurang tepat,” ujar Ema Umiyyatul Chusnah, dalam rilis yang diterima redaksi sinarpembaruan.com, Selasa (10/3/2020).
Menurut Ema, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati mengeluarkan izin impor tersebut, meski berdasarkan PP No 4 Tahun 2016 India adalah salah satu negara yang memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui oleh Badan Kesehatan Dunia. PMK adalah zoonosis yaitu secara alami dapat menular dari hewan ke manusia.
Namun demikian, menurut World Organisation for Animal Health (OIE), saat ini status India baik negara maupun zona belum bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Terlebih lagi India saat ini adalah salah satu negara yang juga terjangkit virus corona dengan penderita sejumlah 30 orang.
Terhadap kebijakan impor tersebut, menurut politisi PPP ini, pemerintah dinilai kurang serius untuk melindungi warga negaranya. “Jangan sampai hanya dengan dalih untuk pemenuhan kuota pangan (daging) dalam negeri, kita mengesampingkan masyarakat untuk terhindar dari penyakit,” terangnya.
“Alternatif pemenuhan daging nasional dapat dilakukan dengan cara pemerintah harus serius mengembangkan potensi peternakan dalam negeri tanpa harus bergantung impor. Sehingga dalam kondisi wabah seperti sekarang ini, ketahanan pangan tetap dapat terwujud,” pungkas anggota DPR RI Fraksi PPP ini. (AR)