Sinarpembaruan, India – Korban tewas dalam kerusuhan antara kelompok Hindu dan Muslim di Indonesia bertambah, dari 32 orang menjadi 38 orang per hari ini. Konflik itu dipicu oleh Citizenship Amendment Act (CAA) atau Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan.
Konflik pecah sejak hari Minggu lalu ketika protes damai kelompok Muslim dalam menentang CAA diserbu kelompok Hindu yang mendukung CAA. Masjid Ashok Nagar di New Delhi ikut dibakar massa di awal-awal kerusuhan.
Ketegangan tetap tinggi di Ibu Kota India, saat ribuan polisi antihuru-hara dan paramiliter berpatroli di jalan-jalan yang berserakan puing-puing akibat kerusuhan sektarian.
Hakim pengadilan tinggi New Delhi S Muralidhar dengan tajam mengkritik polisi dan meminta petugas untuk menyelidiki politisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP), partainya Perdana Menteri Narendra Modi, karena menghasut kekerasan.
Muralidhar dipindahkan ke pengadilan di negara bagian lain dengan surat perintah pemindahan dikeluarkan pada larut malam. Pemindahan hakim kritis itu memicu protes di antara politisi oposisi dan di media sosial.
Manish Tewari, pemimpin partai oposisi, mengatakan setiap pengacara dan hakim di India harus memprotes keras apa yang disebutnya upaya kasar untuk mengintimidasi pengadilan.
Menteri Hukum Ravi Shankar Prasad mengklaim pemimdahan hakim itu adalah “transfer rutin”.
Ketika negara itu dilanda pertumpahan darah, pengerahan besar pasukan keamanan membawa ketenangan yang tidak nyaman pada hari Kamis.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan undang-undang baru yang diadopsi Desember lalu itu “sangat memprihatinkan”. Ia khawatir dengan laporan tidak adanya polisi dalam menghadapi serangan terhadap Muslim oleh kelompok lain.
“Saya mengimbau semua pemimpin politik untuk mencegah kekerasan,” kata Bachelet dalam pidatonya di dewan HAM PBB di Jenewa, seperti dikutip The Guardian, Jumat (28/2/2020).
Para kritikus mengatakan CAA itu bias terhadap Muslim dan merusak konstitusi sekuler India. BJP yang merupakan partai nasionalis Hindu telah membantah memiliki prasangka buruk terhadap 180 juta Muslim India. BJP mengatakan bahwa CAA diperlukan untuk menolong imigran minoritas dari sejumlah negara tetangga. (AN)