Nasional

PPP Lega Vonis Romahurmuziy Bukan Suap Hanya Gratifikasi

JAKARTA – Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menghormati vonis dua tahun penjara yang menjerat kepada mantan Ketua Umum PPP Rommahurmuziy atau yang kerap disapa Rommy.

Namun, di balik vonis tersebut Pimpinan MPR Arsul Sani merasa lega karena pasal yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakaerta Pusat dalam vonis Romahurmuziy hanya terlibat gratifikasi uang, dan bukan suap.

Arsul menjelaskan jika pasal yang dikenakan adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemerimaan gratifikasi, dan bukan pakai Pasal 12 (b) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur perbuatan suap.

“Jadi kesalahan Rommy berdasarkan putusan pengadilan adalah menerima gratifikasi berupa uang, dan kemudian tidak menyerahkannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut,” tegas Arsul Senin (21/01/2020).

Karena itu, bagi Arsul Sani pasal yang digunakan dalam vonis tersebut semakin memperjelas, perkara Rommy bukan merupakan tindak pidana berupa pemerimaan uang yang masuk ke dalam kategori gratifikasi.

“Bukan tindak pidana suap-menyuap. Sebab kalau yang dianggap terbukti itu adalah menerima suap, maka Pengadilan Tipikor Jakpus tentu akan memvonis Rommy atas dasar Pasal 12 (b) bukan Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001,” terang Anggota DPR RI tersebut.

“Ada sedikit kelegaan di kami karena ini lebih merupakan perkara gratifikasi yang tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari, dari pada soal suap yang digembar-gemborkan di ruang publik dan media,” tutup Arsul Sani. ()

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close