Nasional

KPK Akan Pelajari Fakta Hukum Terkait Putusan Rommy Dan Tidak Dikabulkannya Pencabutan Hak Politik

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari seluruh fakta-fakta hukum terkait dengan putusan hakim vonis dua tahun penjara dan denda 100 juta terhadap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy


“Jaksa penuntut umum KPK telah menyatakan pikir-pikir lebih dahulu terhadap putusan tersebut. JPU akan mempelajari seluruh pertimbangan fakta-fakta hukum putusan tersebut secara lengkap,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Rommy telah terbukti menerima suap sebesar Rp255 juta dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

“Termasuk mengkaji pula pertimbangan terkait dengan tidak dikabulkannya pencabutan hak politik. Setelah itu, kemudian bersikap apakah akan menerima ataupun menyatakan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari ke depan,” kata Ali.

Adapun vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan JPU KPK yang meminta Rommy dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan, ditambah pembayaran kewajiban sebesar Rp46,4 juta subsider 1 tahun penjara dan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun.

Terkait dengan tuntutan pencabutan hak politik, majelis hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa mantan narapidana harus menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai Iatar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau wali kota.

Atas putusan tersebut, baik JPU KPK maupun Rommy menyatakan pikir-pikir. ()

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close