Politik

Kader Perempuan PPP Akan Deklarasikan Pasukan Milenial Kakbah

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PPP Reni Marlinawati mengaku akan melakukan penguatan organisasi dalam rangka menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. Di antaranya adalah melalui regenerasi dan peningkatan kaderisasi partai berlambang kakbah itu. 

“Insya Allah di pusat kita akan mendeklarasikan organisasi untuk generasi milenial kakbah. Ini dalam rangka merespon ke depan, mereka (generasi milenial) akan menempati posisi penentu dalam Pemilu Indonesia,” ujar Reni Marlinawati usai penutupan Rakornas kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan PPP, di Hotel Ibis Cawang, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Pembentukan organisasi sayap partai yang berbasiskan generasi milenial, kata Reni, penting mengingat jumlah pemilih milenial semakin banyak. Terlebih, tahun 2045 adalah puncak dari bonus demografi yang terjadi di Indonesia. 

Rakornas bidang pemberdayaan perempuan PPP itu ditutup oleh Reni Marlinawati. Rakornas, katanya, mendorong pemerintah menerbitkan aturan untuk mengurangi penggunaan plastik. Sebab, limbah plastik bisa menimbulkan pemanasan global dan merusak lingkungan. 

“Kami merekomendasikan kepada pemerintah, untuk membuat suatu aturan atau mekanisme dalam rangka meminimalisir penggunaan plastik, termasuk juga kepada perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan multinasional untuk berkomitmen melakukan upaya pencegahan dampak yang diakibatkan oleh limbah plastik,” terangnya.

Menurut Reni, isu mengenai limbah plastik ini juga menjadi perhatian PPP. Terlebih, racun limbah plastik menyebar di mana-mana.

“Berikutnya, rekomendasi eksternal kami adalah, kami ingin mendesak tentang maksimalnya negara hadir untuk memberikan pelayanan kepada kaum difabel, terutama dalam bidang pendidikan. Karena di berbagai daerah, kami masih melihat terjadinya perlakuan berbeda kepada para difabel,” tutur Reni.  

Maka itu, menurutnya, sekolah-sekolah inklusi harus segera ditingkatkan. Hal ini agar seluruh masyarakat Indonesia bisa meraih pendidikan yang baik, tanpa ada perkecualian.

Terhadap rekomendasi internal Rakornas, Reni menyinggung masalah alokasi dana bantuan untuk partai politik. “Terkait alokasi dana 30 persen dari dana Banpol untuk kegiatan pendidikan politik perempuan di semua tingkatan, baik di DPP, DPW maupun di DPC,” ucap Reni.

“Perempuan tidak hanya jadi notulen, tapi juga harus menjadi pemegang palu. Kemudian kami juga merekomendasikan 30 persen ke dalam posisi-posisi jabatan publik, baik posisi menteri misalkan, wakil menteri, duta besar, komisaris, badan, komisioner, dan lain-lain,” pungkasnya. ()

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close