JAKARTA- Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung
menepis isu yang dihembuskan oleh Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta
Humphrey Djemat yang melempar isu liar adanya calon menteri yang diminta
menyetor Rp 500 miliar kepada satu partai politik agar bisa masuk Kabinet
Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi)
“Ingin kami sampaikan bahwa proses
rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati
oleh Bapak Presiden. Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, yang
pertama uang Rp 500 miliar bukan uang kecil. Sangat besar sekali. Bagaimana
uang itu ada. Dan kalau ada gampang dilacak oleh PPATK. Sekarang ini uang di
atas Rp 100 juta saja sudah sangat gampang dilacak, baik oleh PPATK, oleh KPK,
oleh kejaksaan, oleh kepolisian,” kata Pramono Anung di gedung Setkab,
Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
Pramono menegaskan pemilihan menteri dilakukan
langsung oleh Presiden Jokowi.
Menurutnya, Jokowi sangat selektif dalam menentukan pembantunya di pemerintahan
periode 2019-2024.
“Dan kita semua tahu dalam proses penentuan
menteri, presiden secara langsung beliau yang memilih. Sangat hati-hati.
Kemudian representasi partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu
disetujui oleh presiden. Bahkan beberapa nama-nama yang cukup baik dan
kredibel, dan juga nama besar, presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan
demikian isu itu pasti isu yang pasti tidak akan bisa dibuktikan,” tegas
Pramono.
Pramono tak yakin seseorang bisa mengantongi
uang Rp 500 miliar. Menurutnya, isu itu sangat tidak bisa diterima logika
sehat.
“Nggak mungkin. Dan untuk apa kasih uang Rp
500 miliar hanya sekadar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk
akal. Menteri gajinya nggak sampai Rp 100 juta. Bagaimana bisa uang dengan
sejumlah itu dikeluarkan,” jelas Pramono. (i)