JAKARTA- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menghormati hak prerogatif Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun cabinet kerja jilid II. Pihaknya membuka diri terhadap kerja sama dengan parpol lain termasuk Partai Gerindra di dalam menyukseskan program Pemerintahan lima tahun ke depan. Bahkan Hasto meminta semua pihak untuk menyambut kehadiran kabinet gotong royong yang baru.
“PDI Perjuangan sesuai fatsoen politik dan tata pemerintahan yang berlaku, menghormati hak prerogatif Presiden. Selamat datang kabinet gotong royong nasional,” kata Hasto, Selasa (22/10/2019).
Untuk diketahui, pada periode pertama pemerintahan Jokowi, nama kabinet Jokowi adalah Kabinet Kerja. Sementara Kabinet Gotong Royong adalah nama untuk kabinet saat Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, menjabat presiden. Banyak pihak menyebutnya sebagai kabinet “dream team’.
Hasto tak menyinggung soal kabinet zaman Megawati itu. Dia hanya menyatakan PDI Perjuangan dalam pengalaman panjang, termasuk 10 tahun berada di luar pemerintahan. Menjadi basis keyakinan bahwa dalam demokrasi yang sehat, posisi politik Partai, baik berada di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan, sangat sehat dalam demokrasi.
Berada di luar pemerintahan memiliki peran penting guna menyiapkan opsi kebijakan politik. Sehingga rakyat memiliki gambaran akan kebijakan politik mana yang lebih baik antara the ruling party dan the opponent party. Kebijakan alternatif penting dan berkontribusi meningkatkan kualitas demokrasi.
Atas dasar hal tersebut, pihaknya melihat bahwa maka konsistensi sikap politik Partai sangat penting. Idealnya, format koalisi yang dibangun sebelum dan sesudah pemilu seharusnya sama. Namun, penambahan koalisi pasca pemilu bisa juga dilakukan karena rasionalisasi konsolidasi ideologi dan politik.
Dalam konteks itulah keputusan Jokowi merangkul Gerindra harus dilihat. Bahwa memberi tempat kepada Gerindra di kabinet dimaknakan dalam konsolidasi ideologi, politik, dan pemerintahan, serta bekerjanya semangat rekonsiliasi. Harapannya, terbentuklah satu kekuatan nasional sehingga Presiden Jokowi semakin kuat dan efektif di dalam menghadapi tantangan eksternal khususnya ancaman krisis ekonomi global.
“Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan kerja pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan keamanan Puan Maharani mengatakan bahwa jika Presiden Jokowi benar memutuskan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, maka itu adalah hak prerogatifnya.
“Pasti Pak Presiden sudah punya pertimbangan-pertimbangan sehingga meminta Pak Prabowo untuk masuk dalam pemerintah,” kata Puan.