JAKARTA – Penyeleksian Calon Menteri Jokowi jilid II beda dengan sebelumnya, segaimana sebelumnya KPK dilibatkan dalam penyeleksian calon Menteri, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak diikut sertakan dalam penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan periode 2019-2024.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, KPK berharap nama-nama yang dipilih presiden terpilih Joko Widodo untuk di kursi kabinet nanti merupakan sosok yang berintegritas.
“Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela,” kata Laode kepada wartawan, Senin (14/10/2019).
Baca juga: Mendahulukan Partai Pendukung dalam Memilih Menteri Dinilai Tak Relevan Lagi untuk Jokowi Laode mengatakan, pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Oleh karena itu, KPK tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama menteri. Laode pun meyakini bahwa Jokowi dapat memilih nama yang benar-benar cakap dan beintegritas untuk duduk di kursi menteri.
“Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Jokowi mengaku susunan kabinet jilid II saat ini sudah rampung.
Susunan kabinet akan diumumkan segera setelah ia dan Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Kendati kabinet sudah selesai disusun, menurut Jokowi, tidak tertutup kemungkinan akan ada beberapa perubahan sampai hari pengumuman nanti.
“Mungkin ada beberapa
pertimbangan masih bisa,” kata dia. Proses penyusunan kali ini agak
berbeda dengan penyusunan kabinet periode sebelumnya. Pada periode 2014-2019,
KPK dilibatkan dalam penyusunan kabinet dengan menelusuri rekam jejak nama-nama
calon menteri. (*)