News

Jokowi Mencari Figur Menteri yang Bersih

JAKARTA – Menkominfo Rudiantara mengungkap, siapapun yang akan menggantikannya kelak, dengan senang hati akan dibantu, menyukseskan duet pemerintahan Jokowi-Kiai Maruf lima tahun ke depan.

Ia mengaku, saat ini dirinya hanya ingin melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai seorang menteri.

“Kita selesaikan secepat-cepatnya. Terutama untuk menyiapkan nanti, siapa pun penggantinya,” papar Rudiantara.

Ditemui Selasa (17/9/2019) lalu, Rudiantara bercerita mengungkapkan suka dukanya, menjalankan tugasnya sebagai menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Memiliki kesan tersendiri baginya. Rudiantara kemudian tertawa, merasa pekerjaannya itu bukan suatu hal yang menegangkan.

Kendati demikian, ada hal yang membuatnya sedih saat ada yang salah paham terkait kebijakannya.

“Suka-suka aja, sedihnya kalau ada kebijakan dipersepsi salah, itu aja,” ujar Rudiantara.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat ditemui di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019). (Fitri Wulandari/Tribunnews.com)

Kini, di pengujung akhir pemerintahan Rudiantara mengaku hanya ingin melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai seorang menteri.

Masa jabatannya memang akan berakhir pada Oktober mendatang, namun ia enggan menjawab saat ditanya apakah posisinya akan digantikan oleh orang lain.

Ia hanya mengatakan, dirinya fokus merampungkan tugasnya dan menyiapkan penggantinya, jika memang kelak diganti.

“Maksudnya, kita periodenya kan sampai Oktober, bahwa itu nanti periode baru siapa (yang menjadi Menkominfo) kita nggak tahu kan. Paling tidak, kita siapkan dari sekarang,” tutur Rudiantara.

Presiden melalui Sekretaris Kabinet Pratikno memastikan, sedang mencari figur pengganti dua calon menteri yang akan duduk di kabinet.

Dua figur calon menteri yang dimaksudkan adalah calon Menkumham dan calon Menteri PMK.

Menkumham Yasonna Laoly dan Menko PMK Puan Maharani, keduanya politisi PDI Perjuangan, dipastikan tak lagi di kabinet karena kembali terpilih sebagai wakil rakyat di Senayan.

Keduanya bersama wakil rakyat terpilih lainnya akan dilantik 1 Oktober mendatang.

“Kurang lebih sikap Pak Presiden mengangkat Plt untuk beberapa jabatan menteri yang kosong, kan tidak banyak,” kata Pratikno, Jumat (20/9/2019) lalu di Istana Bogor.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah mengangkat Menaker Hanif Dakhiri sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menpora.

Menteri Pendidikan dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi resmi mengundurkan diri pasca dirinya menjadi tersangka dugaan suap dana hibah dari KONI.

Jokowi kemudian menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Imam Nahrawi sebagai Menpora.

Pratikno tak memungkiri mengakui salah satu pertimbangan mengangkat Hanif sebagai Plt Menpora karena sama-sama berasal dari PKB.


Kamis (12/9/2019) lalu, Jokowi berkonsultasi dengan anggota BPIP Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii, terkait sosok menteri Kabinet Kerja Jilid ll.

Keduanya bertemu selama kurang lebih setengah jam di Istana Merdeka.

“Bahas soal menteri, pilih kabinet yang bagus,” Buya Syafii mengungkap.

Buya kemudian menjelaskan, sosok menteri pada Kabinet Kerja mendatang berasal dari partai politik yang mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf maupun kalangan akademisi.

“Yang profesional, punya integritas,” ucap mantan Ketua PP Muhammadiyah itu.

Buya Syafii menjelaskan, Presiden Jokowi melihat ada persoalan yang dimiliki jajaran menterinya saat ini, seperti integritas, kompetensi, dan profesionalisme.

“Nanti dari partai boleh, tidak apa-apa tapi yang setia kepada Presiden, jangan yang bikin kacau,” katanya.

Profesor Riset bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo mengatakan, ada sejumlah menteri kabinet Jokowi-Jusuf Kalla yang dinilai layak menjabat kembali di periode kedua pemerintahan Jokowi.

Sejumlah menteri tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Nama-nama itu kita rekomendasikan untuk kembali dipilih jadi menteri di kabinet Jokowi mendatang,” ujar Kiki.

Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P meninjau lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Selasa (17/9/2019). Turut serta dalam peninjauan ini diantaranya Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Menteri LHK Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., Menpupera Basuki Hadimuljono, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Pol Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si. dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. (PUSPEN TNI) (Puspen TNI/Puspen TNI)



Hermawan menyatakan, penilaian itu berdasarkan hasil bersama puluhan akademisi dari Indonesia yang bergabung dalam Forum Akademisi untuk Demokrasi, dalam mengevaluasi hasil kerja menteri kabinet Jokowi-JK lima tahun terakhir.

Hasilnya, dari pemeringkatan yang dilakukan dalam skala 1-10 empat nama menteri tersebut mendapatkan hasil tertinggi, yakni antara 7 hingga 8.

Nama Menteri Retno, Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti dan Basuki dinilai telah menunjukkan kinerja yang maksimal di posnya masing-masing.

Menteri Susi misalnya, Kiki mengatakan, berhasil mengaplikasikan jargon ‘tenggelamkan’ yang membuat kapal asing keder untuk melakukan pencurian ikan di lautan Indonesia.

Begitu juga dengan menteri Basuki, yang dinilai sukses membangun sejumlah infraktruktur penting di Tanah Air.

“Dia bahkan merelakan rumah pribadinya untuk dibongkar karena terdampak proyek pembangunan jalan tol,” kata Kiki.

“Empat menteri itu nilainya paling tinggi. Ada juga menteri-menteri yang nilainya 2, 4 atau 6. Kita sudah lakukan evaluasi bersama dengan melibatkan puluhan akademisi dari Indonesia,” jelasnya.

Meski demikian, Kiki menegaskan pihaknya hanya sebatas merekomenasikan nama-nama tersebut. Sebab, ia menyadari untuk memilih menteri adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya.

“Dipakai syukur, tidak juga tidak apa-apa,” kata dia.(tribun.com)

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close